Berita Utama Berita dan Informasi Selalu ada Yang Terbaru
Bea balik nama kendaraan atau yang biasa disebut BBNK adalah biaya yang harus dibayarkan oleh seseorang ketika melakukan peralihan kepemilikan kendaraan bermotor dari satu individu ke individu lainnya. Biaya ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Namun, pada beberapa waktu terakhir, isu penghapusan BBNK menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat.
Ada beberapa alasan yang membuat masyarakat mengusulkan penghapusan BBNK. Pertama, biaya BBNK yang dinilai cukup tinggi. Besarnya biaya BBNK tergantung pada jenis kendaraan dan wilayah tempat tinggal seseorang. Namun, rata-rata biaya BBNK yang harus dibayarkan berkisar antara 1-5 juta rupiah. Hal ini dirasa cukup memberatkan bagi sebagian orang, terutama mereka yang baru saja membeli kendaraan dan harus membayar biaya BBNK yang cukup besar.
Selain itu, biaya BBNK ini dianggap sebagai biaya yang cukup sulit diprediksi. Biaya ini tidak hanya tergantung pada jenis kendaraan dan wilayah tempat tinggal, namun juga bergantung pada tahun pembuatan kendaraan, merek kendaraan, serta nilai jual kendaraan tersebut. Hal ini membuat seseorang sulit untuk mempersiapkan biaya BBNK sebelumnya.
Selain alasan biaya yang tinggi dan sulit diprediksi, ada beberapa alasan lain yang membuat masyarakat mengusulkan penghapusan BBNK. Salah satunya adalah adanya biaya lain yang harus dibayarkan ketika melakukan peralihan kepemilikan kendaraan. Biaya lain yang harus dibayarkan ini antara lain biaya mutasi, biaya administrasi, biaya balik nama, dan lain sebagainya.
Terkait dengan alasan tersebut, sebagian masyarakat mengusulkan penggantian BBNK dengan sistem yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Beberapa usulan yang disampaikan adalah dengan mengganti BBNK dengan biaya administrasi yang tetap dan lebih mudah diprediksi. Hal ini akan memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor, mengurangi potensi penyalahgunaan biaya BBNK, serta meminimalisir praktik pungutan liar di lapangan yang terkadang membebani masyarakat. Selain itu, penggantian BBNK dengan biaya administrasi yang tetap dan mudah diprediksi juga dapat memudahkan pemerintah dalam pengelolaan dan penagihan pajak kendaraan.
Namun, sebelum penggantian BBNK dilakukan, perlu dilakukan kajian mendalam terkait dampak dari implementasi sistem baru tersebut. Selain itu, diperlukan juga perhatian khusus terkait besaran biaya administrasi yang ditetapkan agar tetap adil bagi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi serta dapat memenuhi kebutuhan pemerintah untuk menutupi pengeluaran administrasi dan pajak kendaraan.
